- Setelah mengikuti pembelajaran ini Peserta diharapkan mampu mengaktualisasikan substansi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai visi kemerdekaan, struktur dan sistematika UUD NRI tahun 1945, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional, dan nilai-nilai dasar bela negara dalam sebuah kerangka kerja yang utuh sebagai fondasi pengembangan integritas dan kepemimpinan guna mengelola kinerja organisasi pelayanan publik secara berkesinambungan sebagai wujud dari upaya bela negara.
- Overview dan SKenario Bela Negara Kepemimpinan Pancasila
- Strategi pembelajaran Belneg KP
- Overview Pelatihan
- modul mapel Belneg & KP
- Bahan Tayang Agenda 1 - Bela Negara Kepemimpinan Pancasila
- bahan tayang Belneg & KP
- Bahan Ajar Tambahan
- Bahan Ajar Tambahan
- VIDEO PEMBELAJARAN 01:20:30
- Tugas diskusi kelompok
- TUGAS - ARAHAN DISKUSI KELOMPOK
- Evaluasi Pembelajaran - Pre Test - Post test 00:00:00
- batas usia paling tinggi 1. 10 tahun sebelum BUP bagi calon Peserta yang masih menduduki JP atau JF yang setara dengan JP; atau 2. 8 tahun sebelum BUP bagi calon Peserta yang telah menduduki JP atau JF yang setara dengan JP. Persyaratan Administratif 1. PNS paling rendah III/b atau JF yang setara dengan III/b; 2. PNS dengan Jabatan Pelaksana atau JP atau JF yang setara Jabatan Pelaksana atau JP; 3. bagi PNS golongan ruang III/b Jabatan Pelaksana memiliki masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 tahun dan 4. diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB. Persyaratan dokumen 1. keputusan tentang pengangkatan dalam jabatan terakhir; 2. surat tugas dari PyB atau PPK Instansi Pemerintah asal peserta; 3. keterangan sehat dari dokter pemerintah; 4. keterangan bebas narkotika dan obat terlarang dari lembaga yang berwenang; dan 5. pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan PKP yang dituangkan dalam bentuk pakta integritas.
Melalui
PKA, Peserta diharapkan mempunyai Kompetensi Manajerial Jabatan Administrator
dan Kompetensi Pemerintahan sebagai Administrator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.
Dengan
penguasaan kompetensi tersebut secara terintegrasi, diharapkan dapat mewujudkan
sosok kepemimpinan berkinerja yang diperoleh melalui PKA yang diindikasikan
dengan kemampuan sebagai berikut:
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan
Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan
kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam mempimpin seluruh kegiatan pelayanan
publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan kepemimpinan Pancasila dan
Nasionalisme; dan
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen
kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan
mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal dalam rangka
peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
di unit instansinya.
- 0 Reviews
- 393 Reformer
- 12 Diklat
Write a public review