- Hasil pembelajaran yang hendak dicapai adalah agar peserta diharapkan mampu menjelaskan konsep dan praktik pelayanan publik digital.
- Strategi Pembelajaran Mata Pelatihan Pelayanan Publik Digital (PPD)
- Overview Mata Pelatihan Pelayanan Publik Digital (PPD)
- Modul PPD
- Bahan Tayang PPD -pdf file
- Bahan Ajar PPD -1
- Bahan Ajar PPD -2
- Bahan Ajar PPD -3
- Video Pembelajaran PPD - 1 00:00:00
- Video Pembelajaran PPD - 2 00:00:00
- Video Pembelajaran PPD - 3 00:00:00
- Tugas PPD - 1
- Tugas PPD - 2
- Post Test PPD 00:00:00
- Persyaratan Administratif 1. PNS paling rendah III/b atau JF yang setara dengan III/b; 2. PNS dengan Jabatan Pelaksana atau JP atau JF yang setara Jabatan Pelaksana atau JP; 3. bagi PNS golongan ruang III/b Jabatan Pelaksana memiliki masa kerja sebagai PNS paling rendah 2 tahun dan 4. diusulkan secara tertulis oleh PPK atau PyB.
- Batas usia paling tinggi 1. 10 tahun sebelum BUP bagi calon Peserta yang masih menduduki JP atau JF yang setara dengan JP; atau 2. 8 tahun sebelum BUP bagi calon Peserta yang telah menduduki JP atau JF yang setara dengan JP.
Melalui PKP, Peserta diharapkan mempunyai Kompetensi
Manajerial Jabatan Pengawas dan Kompetensi Pemerintahan sebagai Pengawas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil
Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan.
Dengan penguasaan kompetensi tersebut secara terintegrasi,
diharapkan dapat mewujudkan sosok kepemimpinan berkinerja yang diperoleh
melalui PKP yang diindikasikan dengan kemampuan sebagai berikut:
<!--[if !supportLists]-->a. membangun karakter dan sikap perilaku
kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi,
dan bertanggung jawab dalam pengendalian pelayanan publik di unit organisasinya
sebagai bentuk perilaku kepemimpinan Pancasila dan bela negara; dan
<!--[if !supportLists]-->b. mengaktualisasikan kepemimpinan
pelayanan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya dengan
melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya
internal dan eksternal dalam rangka implementasi peningkatan kinerja pelayanan publik
yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
- 0 Reviews
- 393 Reformer
- 12 Diklat
Write a public review